Nuryanti Diangkat oleh Menaker Yassierli, JAGA MARWAH Menyatakan Penolakan Terhadap Demosi di Pusat

Jakarta – Kebijakan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang baru-baru ini melantik Nuryanti, mantan Kepala Dinas Perindustrian NTB, sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, telah memicu berbagai kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil. Keputusan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan meritokrasi yang seharusnya menjadi landasan dalam pengangkatan jabatan publik.

Protes Terhadap Kebijakan Pengangkatan

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan tersebut dalam sebuah pernyataan resmi. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mempertanyakan konsistensi dan keadilan pemerintah dalam menilai kinerja pejabat publik.

Rekam Jejak yang Dipertanyakan

Edison menggarisbawahi bahwa fakta Nuryanti sebelumnya mengalami demosi dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian NTB ke posisi yang lebih rendah di Pemerintah Provinsi NTB pada awal tahun 2026, lalu dalam waktu singkat diangkat kembali menjadi pejabat eselon II di kementerian, menimbulkan banyak pertanyaan. “Bagaimana mungkin seorang pejabat yang baru saja kehilangan jabatannya di daerah, tiba-tiba menduduki posisi strategis di tingkat pusat?” tanyanya.

Menurutnya, situasi ini bukan hanya sekadar masalah pengangkatan jabatan, tapi juga menyentuh integritas dan keandalan sistem birokrasi itu sendiri. Edison berpandangan bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan persepsi negatif mengenai komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip profesionalisme di kalangan aparatur sipil negara.

Meritokrasi yang Dipertaruhkan

Edison Tamba menambahkan bahwa pengangkatan posisi di kementerian seharusnya mempertimbangkan rekam jejak dan konsistensi evaluasi kinerja pejabat dari tingkat daerah. Demosi biasanya dipandang sebagai sebuah evaluasi terhadap kinerja atau kebutuhan organisasi, namun jika seseorang yang baru saja mengalami penurunan jabatan kemudian mendapatkan posisi strategis, hal itu dapat dilihat sebagai inkonsistensi dalam penilaian.

• Demosi umumnya mencerminkan evaluasi kinerja yang kurang baik.
• Posisi strategis seharusnya diduduki oleh individu dengan rekam jejak yang jelas.
• Transparansi dalam proses promosi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
• Pengangkatan yang tidak jelas dapat menciptakan keraguan terhadap meritokrasi.
• Penting untuk menghindari kesan bahwa jabatan strategis hanya untuk kepentingan politik.

Pentingnya Transparansi

Organisasi JAGA MARWAH juga menuntut agar Kementerian Ketenagakerjaan membuka proses seleksi yang dilalui oleh Nuryanti secara transparan. Edison menekankan bahwa transparansi sangat penting agar publik dapat memahami bahwa pengangkatan pejabat telah melalui prosedur yang objektif, profesional, dan tanpa adanya intervensi. “Kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjelaskan secara terbuka alasan di balik keputusan ini,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa jika kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi terus menurun, maka kredibilitas pemerintah akan dipertaruhkan. Edison mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah dari rakyat, dan setiap keputusan yang tampak janggal di mata publik akan berdampak negatif pada kepercayaan mereka terhadap negara.

Demosi yang Berujung pada Promosi

Nuryanti diketahui diangkat setelah mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, latar belakang demosi yang dialaminya di NTB tetap menjadi sorotan. Fenomena pejabat yang mengalami demosi di daerah tetapi kemudian mendapatkan promosi di tingkat pusat dinilai berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam pengelolaan birokrasi nasional.

Edison Tamba menegaskan bahwa polemik ini bukan hanya soal satu individu, melainkan menyangkut kredibilitas sistem birokrasi secara keseluruhan. “Kami tidak menyerang pribadi, tetapi mengingatkan bahwa setiap keputusan dalam birokrasi harus mencerminkan integritas dan keadilan,” ujarnya. Jika keputusan-keputusan birokrasi terlihat tidak logis di mata publik, maka kepercayaan terhadap negara akan berisiko hilang.

Ketidakpuasan yang disuarakan oleh JAGA MARWAH dan masyarakat sipil ini menunjukkan perlunya adanya perhatian lebih terhadap proses pengangkatan pejabat publik. Harapan akan sistem birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel adalah hal yang sangat penting untuk dipenuhi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.