Mendagri Tito dan Menteri PKP Maruarar Sirait Pantau Pembangunan 457 Program BSPS di Humbahas

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait di Humbang Hasundutan (Humbahas) menggambarkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Program yang umumnya dikenal sebagai bedah rumah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni. Dalam kesempatan ini, mereka memantau progres pembangunan 457 unit rumah yang akan mendapatkan bantuan tersebut, termasuk 57 unit yang merupakan rumah adat.

Progres Pembangunan BSPS di Humbahas

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar Sirait menekankan pentingnya pengawasan dari semua pihak terkait dalam pelaksanaan program BSPS. Ia mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pembangunan. “Saya ingin masyarakat dan semua stakeholder ikut berperan dalam mengawasi program bedah rumah ini. Jika ada indikasi pungutan liar, segera laporkan kepada pihak berwajib atau hubungi call center yang telah disediakan,” tegas Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar menjelaskan bahwa program BSPS ini tidak hanya sekadar proyek pemerintah, tetapi juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak penghasilan (PPH) tidak akan dibebankan kepada penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah seperti asisten rumah tangga, tukang becak, dan petani.

Komitmen untuk Rumah Adat dan Penciptaan Lapangan Kerja

Seraya menegaskan bahwa program bedah rumah tidak hanya fokus pada rumah biasa, Maruarar juga menyatakan bahwa pada tahun 2026, kementerian akan memperluas cakupan program ini untuk mencakup rumah adat. “Dari 457 unit yang akan dibedah di Humbahas, 57 di antaranya adalah rumah adat. Ini merupakan langkah penting untuk melestarikan budaya sambil meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

• 457 unit rumah akan mendapatkan bantuan BSPS di Humbahas.
• 57 unit adalah rumah adat yang menjadi fokus pelestarian budaya.
• Program ini tidak membebankan BPHTB dan PPH kepada penerima manfaat.
• Dari total anggaran nasional sebesar Rp 9 triliun, estimasi 400 ribu unit rumah se-Indonesia akan diperbaiki.
• Proyeksi penciptaan lapangan kerja mencapai 25 ribu orang dari proyek ini.

Maruarar juga menambahkan bahwa program BSPS direncanakan dapat menyerap tenaga kerja lokal, sehingga selain memperbaiki rumah, juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat setempat. Dalam hal ini, ia berharap Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan, akan segera merampungkan proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Program BSPS

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini, menekankan bahwa program bedah rumah merupakan bagian dari upaya nasional untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. “Program ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu, terutama mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni,” katanya.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Bupati Humbahas atas upayanya dalam menangani kemiskinan dan bencana di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan di suatu daerah sangat bergantung pada seberapa efektif bupati bekerja untuk menurunkan angka kemiskinan, yang menjadi salah satu indikator penilaian prestasi.

Penilaian Terhadap Penanganan Dampak Bencana

Tito juga memberikan perhatian khusus kepada Humbahas, yang merupakan salah satu dari 18 kabupaten yang terdampak bencana. “Saya mengapresiasi kekompakan antara Bupati dan Forkopimda dalam penanganan bencana. Saat ini, Humbahas sudah mendekati kondisi normal, dan itu adalah hasil kerja keras semua pihak,” tuturnya.

• Humbahas memiliki sekitar 9.047 kepala keluarga yang membutuhkan rumah.
• 6.400 unit rumah di wilayah tersebut dinyatakan tidak layak huni.
• Jumlah penduduk Humbahas mencapai sekitar 257 ribu orang.
• Program BSPS diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran lokal.
• Kerjasama pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam pelaksanaan program ini.

Bupati Oloan Paniaran Nababan pun mengungkapkan rasa terima kasih atas kedatangan menteri dan berharap bahwa perhatian pemerintah akan terus berlanjut. “Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kuota bedah rumah di tahun-tahun mendatang. Masyarakat Humbahas menunggu langkah nyata dari pemerintah,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi momen penting dalam upaya penyediaan rumah layak huni di Humbahas, dan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menanggulangi masalah perumahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Harapannya, dengan adanya program BSPS ini, masyarakat yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni dapat memiliki tempat tinggal yang lebih baik dan layak.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan program pembangunan BSPS di Humbahas dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan masyarakat.